Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera Foto : Husen/mr

Dua Warga Negara Asing (WNA) di Kota Salatiga, Jawa Tengah, sempat masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, namun kemudian segera dicoret. Kedua WNA itu sudah memiliki KTP-Elektronik yang dikeluarkan pemerintah setempat. Fisik KTP-el antara WNI dan WNA yang sama persis, ternyata kerap membuat penyelenggara Pemilu kecolongan. 

Temuan ini terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dengan Wali Kota Salatiga saat membahas persiapan Pemilu serentak, di Pendopo Salatiga, Selasa (26/3/2019). Mardani menyatakan, kelak harus ada perbedaan yang mencolok pada fisik KTP-el untuk membedakan WNI dan WNA, sehingga nama WNA tidak mudah masuk ke DPT.

“Ada dua WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT dan sudah dicoret. Komisi II akan bahas lagi hal ini, agar KTP WNI dan WNA dibedakan warnanya," ungkap Mardani kepada wartawan usai pertemuan yang juga dihadiri KPUD, Bawasda, Kapolres, dan Dandim setempat. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan para penyelenggara Pemilu beberapa waktu lalu sepakat menghentikan sementara penerbitan KTP-el bagi WNA hingga pemilu usai. 

Langkah cepat penyelenggara pemilu di Kota Salatiga diapresiasi Komisi II DPR RI dengan mencoret dua WNA yang masuk DPT tersebut. KPUD Salatiga yang kecolongan dengan masuknya WNA itu memang tidak bisa disalahkan, karena secara fisik sulit membedakan KTP-el WNA dan WNI. Dan WNA yang masuk DPT di beberapa daerah sempat jadi perbincangan publik. Komisi II DPR RI sudah memberi perhatian khusus soal ini.

Mardani juga mengapresiasi suasana kondusif Kota Salatiga jelang Pemilu 17 April. Dan tingkat partisipasi politik Salatiga mencapai 82 persen. Itu di atas rata-rata partisipasi politik nasional. Hanya saja, lanjut Mardani, logistik Pemilu belum sepenuhnya masuk ke Salatiga. "Logistik Pemilu di Jawa Tengah baru sekitat 50 persen, DPR pusat sekitar 60 persen, dan kota Salatiga sekitar 40 persen. Kita imbau KPU pusat agar segera mengirim logistik pemilu ke daerah,” pesan legislator F-PKS ini.  (mh/sf)